Corona : Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II

24Mar

Pangkalan Kerinci, Rabu tanggal 10 Maret 2021 Seluruh Pimpinan, Hakim, pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan jatah vaksin pertama, Oleh Puskesmas Berkilau Pangkalan Kerinci II Kab.Pelalawan. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Sari Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan 4 tahap yang harus dilalui oleh penerima penyuntikan vaksin yakni, pendaftaran, screening, proses penyuntikan serta observasi selama 30 menit dan penerimaan kartu vaksin. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Bapak Bambang Setyawan, S.H., M.H., Mengajak seluruh jajaran peradilan dan masyarakat untuk tidak takut di vaksin, karena dengan adanya vaksin akan menambah imunitas tubuh kita. Vaksin sudah dinyatakan aman oleh BPOM dan di nyatakan... Lanjutkan

Continue Reading

30Jun

Selasa, 30 Juni 2020 Menindaklanjuti arahan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 22 April 2020 dalam acara penyerahan bantuan Aparatur Peradilan terdampak Covid-19 dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial tanggal 2 April 2020 Nomor 16/WKMA.NY/SB/4/2020 Hal Penggalangan Dana Sosial Untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Program Mahkamah Agung Peduli. Maka Pengadilan Negeri Pelalawan melaksanakan pemberian Bantuan Mahkamah Agung Peduli Kepada Tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil) Pengadilan Negeri Pelalawan. Pemberian Bantuan diberikan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan (Bambang Setyawan, S.H.,M.H) Panitera (Suardiman, S.H) dan Sekretaris (Hendri Mulyadi, S.H.S.E.,Ak) kepada 12 orang... Lanjutkan

Continue Reading

26Mar

Kamis, 26 Maret 2020 Dilakukan Penyemprotan Desinfektan pada Kantor Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II. Penyemprotan Desinfektan ini dilakukan oleh BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten Pelalawan. Kegiatan penyemprotan disinfektan ini merupakan upaya untuk menekan penyebaran infeksi Covid-19 dengan mensterilkan area yang banyak dikunjungi oleh banyak orang seperti masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, dan fasilitas publik lainnya.  Serta sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Pengadilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Continue Reading