AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN : Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II
features AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN

Berisikan Eviden dari masing-masing Area Zona Integritas di Pengadilan Negeri Pelalawan

1Pengendalian Gratifikasi EvidenEviden
aTelah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
ORGANISASI TELAH MELAKUKAN PUBLIC CAMPAIGN SECARA BERKALA.
1. Adanya Banner
2. spanduk
3. Public Campaign anti Gratifikasi di Sosial media PN Pelalawan (Instagram dan Facebook), Media Cetak dan yotube
[UPDATE]
1. PENAMBAHAN PUBLIC CAMPAIGN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI
dokumen
bPengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur;
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan;
c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian;
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.
1. Adanya SK Pengendalian gratifikasi PN Pelalawan,
2. Capture CCTV dan Tampilannya
3. Foto ruang tamu terbuka serta Pelayanan di area terbuka
[UPDATE]
1. SK TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2021
2. FOTO INOVASI
dokumen
2Penerapan SPIPEvidenLink
aTelah dibangun lingkungan pengendalian
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian
Keterangan
Unit Kerja talah membangun lingkungan pengendalian dengan adanya :
1. Dokumen Sosialisasi SPIP
2. SK Tim SPIP
3. Dokumen laporan Monitoring pada layanan (Eraterang, PTSP dan E-court)
[UPDATE]
1. SK TENTANG SATGAS SPIP TAHUN 2021
2. FOTO TENTANG INVASI PELAYANAN
3. SOSIALIASI SPIP TAHUN 2021
Dokumen
bTelah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko.
1. Dokumen matriks identifikasi dan analisis (Tindak lanjut) risiko
[UPDATE]
1. Manajemen Risiko Covid-19
2. Intruksi Kerja Covid-19
3. Foto Penanggulangan Covid-19
4. TIM Pengendali gratifikasi
5. Public Campaign Pengendalian Gratifikasi
Dokumen
cTelah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
1. laporan pengendalian meminimalisir risiko yang telah di identifikasi
Tambahan Eviden :
1. MANAJEMEN RISIKO
2. FOTO MANAJEMEN RISIKO
3. INTRUKSI KERJA PENCEGAHAN COVID-19
4. PETA JALUR EVAKUASI
[TAMBAHAN]
1. UPDATE MANAJEMEN RISIKO 2021
2. UPDATE MANAJEMEN RISIKO COVID 19 DAN PENGHARGAAN GUBERNUR DALAM PENANGANAN COVID 19
Dokumen
dSPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;
b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait;
c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait.
1. Sosialisasi SPIP
2. Inspeksi mendadak oleh Pimpinan
3. Dokumen pelaksanaan Apel (Pagi dan Sore) untuk mengingatkan tentang SPIP
[UPDATE]
SOSIALISASI SPIP TAHUN 2021
Dokumen
3Pengaduan Masyarakat EvidenLink
aa. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.
1. SK Petugas Meja Pengaduan
2. SK Operator SIWAS
3. Capture Dashboard SIWAS Login PN Pelalawan
4. Foto Petugas Meja Pengaduan dan Kotak pengaduan
5. Banner Informasi Penyampaian Pengaduan
6. Capture Sarana Pengaduan melalui Media Online (SIWAS)
[UPDATE]
SK TETANG PETUGAS MEJA PENGADUAN TAHUN 2021
Dokumen
bPenanganan Pengaduan Masyarakat
Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti = 0
Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses = 0
Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti =0
1. Capture register Pengaduan di Aplikasi SIWAS
2. Laporan Nihil Pengaduan PN Pelalawan, (Sehingga tidak ada dokumen respon pengaduan masyarakat maupun disposisi penyampaian pengaduan masyarakat)
3. LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TRIWULAN 3 {JULI-SEP) TAHUN 2020 DAN TRIWULAN 4 (JAN-DES} TAHUN 2020
[UPDATE]
1. LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TRIWULAN 1 TAHUN 2021 DAN TRIWULAN 2 TAHUN 2021
Dokumen
cTelah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala;
b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala;
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi.
1. Notulen Monev Pengaduan
2. LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT BULAN NOVEMBER 2020 S.D JANUARI 2021
3. MONEV PENGADUAN MASYARAKAT TRIWULAN 4 TAHUN 2020
[UPDATE]
MONEV DAN LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TRIWULAN 1 TAHUN 2021 DAN TRIWULAN 2 TAHUN 2021
Dokumen
dHasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti.
1. Laporan tindak lanjut Monev Pengaduan oleh PPID
[UPDATE]
RENCANA TINDAK LANJUT MONEV PENANGANAN PENGADUAN TRIWULAN 4 TAHUN 2020
Dokumen
4Whistle-Blowing SystemEvidenLink
aApakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

Ya. Jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
Tidak. Jika Whistle Blowing System belum di internalisasi di unit kerja
1. Sosialisasi Penanganan Pengaduan WBS
2. Capture Login SIWAS
3.SOSIALIASI WBS TAHUN 2021
Tambahan eviden :
1. SK Petugas Meja Pengaduan
2.SK Petugas SIWAS
Dokumen
bWhistle Blowing System telah diterapkan

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System.
1. Capture Register WBS Pada SIWASDokumen
cTelah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala;
b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala;
c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi.
1. Formulir Monev WBS Bulanan
2. MONEV WBS BULAN NOVEMBER 2020 S/D FEBRUARI 2021
[UPDATE]
MONEV WBS BULAN MARET - AGUSTUS 2021
Dokumen
dHasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti.
1. Tindak lanjut Monev WBS Bulanan
2. TINDAK LANJUT MONEV WBS BULAN NOVEMBER 2020 S.D JANUARI 2021
[UPDATE]
TINDAK LANJUT WBS BULAN MARET - AGUSTUS 2021
Dokumen
5Penanganan Benturan KepentinganEvidenLink
aTelah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama;
b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama;
c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama;
d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
1. SK Penanganan Benturan Kepentingan
Tambahan Eviden :
Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan kepentingan dan Identifikasi Benturan Kepentingan
Dokumen
bPenanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke sebagian besar layanan;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan;
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan / diinternalisasikan ke seluruh layanan.
1. Sosialisasi Benturan Kepentingan (Undangan, Notulen, Foto Kegiatan dan daftar Hadir)
[UPDATE]
SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2021
Dokumen
cPenanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan;
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan.
1. Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan (Pakta integritas) - Sample Pimpinan, hakim, PP, Pegawai dan PPNPN
2. Publikasi Penandatanganan Pakta integritas di Channel Youtube Tibune Pekanbaru Official
[UPDATE]
PUBLIC CAMPAIGN TAHUN 2021
Dokumen
dTelah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
1. Laporan Penanganan dan Pengendalian Benturan kepentingan Bulanan
2. LAPORAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BULAN NOVEMBER 2020 S/D JANUARI 2021
3. MONEV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BULAN NOVEMBER 2020 S/D FEBRUARI 2021
[UPDATE]
MONEV BENTURAN KEPENTINGAN BULAN MARET - AGUSTUS 2021
Dokumen
eHasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja.
1. Tindak lanjut Monitoring Penanganan dan pengendalian Benturan Kepentingan
2. TINDAK LANJUT MONEV BENTURAN KEPENTINGAN BULAN NOVEMBER 2020 - JANUARI 2021
[UPDATE]
TINDAK LANJUT MONITORING BENTURAN KEPENTINGAN BULAN MARET - AGUSTUS 2021
Dokumen
6Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai
EvidenLink
aa. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

a. Jumlah yang harus melaporkan (isi dalam kolom keterangan) :
b. Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan) :
[UPDATE]
PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN 2021
JUMLAH YANG HARUS MELAPORKAN ADALAH 18 ORANG (LENGKAP)
Dokumen
bb. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

a. Jumlah yang harus melaporkan (isi dalam kolom keterangan):
b. Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan) :
[UPDATE]
PENYAMPAIAN LHKASN TAHUN 2021
JUMLAH YANG HARUS MELAPORKAN ADALAH 9 ORANG (LENGKAP)
Dokumen