Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB
Jl. Hang Tuah SP VI - Pangkalan Kerinci - Pelalawan
Email : Info@pn-pelalawan.go.id

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah LHKPN yang dapat ditampilkan :

No. Nama Jabatan Bukti Kirim
1Benny Arisandy, S.H.,M.HKetua/HakimLihat
2Dharma Setiawan, S.H.,CNWakil Ketua/Hakim Lihat
3Risca Fajarwati, S.H, M.HHakimLihat
4Ellen Yolanda Sinaga, S.H, M.HHakimLihat
5Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.HHakimLihat
6Jetha Tri Dharmawan, S.H.HakimLihat
7Muhammad Ilham Mirza, S.H.HakimLihat
8Sev Netral Harapan Halawa, S.HHakimLihat
9Angelia Irine Putri, S.H.HakimLihat
10Deddi Alparesi, S.H.HakimLihat
11RUSTAM, SHPaniteraLihat
12HENDRI MULYADI, SE.,SH.,AkSekretaris Lihat
13PURWATI, S.Kom,.S.HPanmud PerdataLihat
14NOVI YULIANTI, S.HPanmud PidanaLihat
15YUDHI DHARMAWAN, S.HPanmud Hukum Lihat
16RAMADHANI PUJI LESTARI, SHPanitera Pengganti Lihat
17RESKI HAKIKI, S.HPanitera PenggantiLihat

Skip to content