LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah LHKPN yang dapat ditampilkan :

No.	Nama	Jabatan	Bukti Kirim
1	Benny Arisandy, S.H.,M.H	Ketua/Hakim	Lihat
2	Elvin Adrian, S.H.,M.H	Wakil Ketua/Hakim	Lihat
3	Risca Fajarwati, S.H, M.H	Hakim	Lihat
4	Ellen Yolanda Sinaga, S.H, M.H	Hakim	Lihat
5	Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H	Hakim	Lihat
5	Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H	Hakim	Lihat
6	Jetha Tri Dharmawan, S.H.	Hakim	Lihat
7	Muhammad Ilham Mirza, S.H.	Hakim	Lihat
8	Sev Netral Harapan Halawa, S.H	Hakim	Lihat
9	Angelia Irine Putri, S.H.	Hakim	Lihat
10	Deddi Alparesi, S.H.	Hakim	Lihat
11	RUSTAM, SH	Panitera	Lihat
12	Risa Restu Sari, S.T	Sekretaris	Lihat
12	PURWATI, S.Kom,.S.H	Panmud Perdata	Lihat
13	NOVI YULIANTI, S.H	Panmud Pidana	Lihat
14	YUDHI DHARMAWAN, S.H	Panmud Hukum	Lihat
15	RAMADHANI PUJI LESTARI, SH	Panitera Pengganti	Lihat