LHPKN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) : Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah LHKPN yang dapat ditampilkan :

No. Nama Jabatan Bukti Kirim
1BAMBANG SETYAWAN, SH.,M.HKetua/HakimLihat
2MELINDA ARITONANG, SHWakil Ketua/Hakim Lihat
3NURRAHMI, SHHakim Lihat
4RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, ST.,SH.,M.HHakim Lihat
5JOKO CIPTANTO, SH.,M.HHakim Lihat
6SUARDIMAN, SHPanitera Lihat
7HENDRI MULYADI, SE.,SH.,AkSekretaris Lihat
8Hj. MANIDAR, SH.,M.HPanmud Perdata Lihat
9ALILUDDIN, SHPanmud Pidana Lihat
10WURI YULIANTI, ST.,SHPanmud Hukum Lihat
11WILLAS GOMPIS SIMBOLONPanitera Pengganti Lihat
12DESI YULIANDA, S.HPanitera Pengganti Lihat
13RAMADHANI PUJI LESTARI, SHPanitera Pengganti Lihat