LHPKN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) : Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah LHKPN yang dapat ditampilkan :

No. Nama Jabatan Bukti Kirim
1Armansyah Siregar, S.H, M.HKetua/HakimLihat
2Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.HWakil Ketua/Hakim Lihat
3Risca Fajarwati, S.H, M.HHakimLihat
4Rahmad Hidayat Batubara, ST.,SH.,M.HHakim Lihat
5Joko Ciptanto, SH.,M.HHakim Lihat
6Ellen Yolanda Sinaga, S.H, M.HHakimLihat
7Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.HHakimLihat
8Deddi Alparesi, S.H.HakimLihat
9Jetha Tri Dharmawan, S.H.HakimLihat
10Muhammad Ilham Mirza, S.H.HakimLihat
11Sev Netral Harapan Halawa, S.HHakimLihat
12Angelia Irine Putri, S.H.HakimLihat
13SUARDIMAN, SHPanitera Lihat
14HENDRI MULYADI, SE.,SH.,AkSekretaris Lihat
15Hj. MANIDAR, SH.,M.HPanmud Perdata Lihat
16ALILUDDIN, SHPanmud Pidana Lihat
17YUDHI DHARMAWAN, S.HPanmud Hukum Lihat
18DESI YULIANDA, S.HPanitera Pengganti Lihat
19RAMADHANI PUJI LESTARI, SHPanitera Pengganti Lihat