LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah LHKPN yang dapat ditampilkan :

No.	Nama	Jabatan	Bukti Kirim
1	Andry Simbolon, S.H.,M.H	Ketua/Hakim	Lihat
2	Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H	Wakil Ketua/Hakim	Lihat
3	Ellen Yolanda Sinaga, S.H, M.H	Hakim	Lihat
4	Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H	Hakim	Lihat
5	Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H	Hakim	Lihat
6	Dedi Alnando, S.H.,M.H	Hakim	Lihat
7	Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H	Hakim	Lihat
8	Yosephine Artha In Avrielly, S.H	Hakim	Lihat
9	Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.	Hakim	Lihat
10	Esa Pratama Putra Daeli, S.H.,M.H	Hakim	Lihat
11	Yuni Putri Prawini, S.H.	Hakim	Lihat
12	Adhe Apriyanto, S.H	Hakim	Lihat
13	Indraresta Oktafina Maharani, S.H.	Hakim	Lihat
14	Lady Arianita, S.H.	Hakim	Lihat
15	Efendi, SH	Panitera	Lihat
16	Risa Restu Sari, S.T	Sekretaris	Lihat
17	PURWATI, S.Kom,.S.H	Panmud Perdata	Lihat
18	MARTHA WENDRA, S.H.,M.H	Panmud Pidana	Lihat
19	MUHAMMAD MASNUR, S.H	Panmud Hukum	Lihat
20	RAMADHANI PUJI LESTARI, SH	Panitera Pengganti	Lihat