LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah LHKPN yang dapat ditampilkan :

No.	Nama	Jabatan	Bukti Kirim
1	Andry Simbolon, S.H.,M.H	Ketua/Hakim	Lihat
2	Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H	Wakil Ketua/Hakim	Lihat
2	Ellen Yolanda Sinaga, S.H, M.H	Hakim	Lihat
3	Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H	Hakim	Lihat
4	Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H	Hakim	Lihat
5	Angelia Irine Putri, S.H.	Hakim	Lihat
6	Efendi, SH	Panitera	Lihat
7	Risa Restu Sari, S.T	Sekretaris	Lihat
8	PURWATI, S.Kom,.S.H	Panmud Perdata	Lihat
9	YUDHI DHARMAWAN, S.H	Panmud Hukum	Lihat
10	RAMADHANI PUJI LESTARI, SH	Panitera Pengganti	Lihat
11	LISTER GRESIA SIMANJUNTAK, S.E	PPK	Lihat